Sejarah Pendidikan Integrasi

Pada akhir abad ke-19 bentuk layanan pendidikan bagi ABK bergeser dari system segregasi di sekolah-sekolah khusus kepada munculnya kelas-kelas khusus di sekolah biasa. Ini merupakan suatu upaya menghindarkan isolasi ABK dari teman-temannya yang normal. Bentuk kelas ini semakin memasyarakat tidak hanya di Eropa, tetapi juga di Amerika Serikat dan di negara-negara lainnya.

Pada tahun 1960-an bentuk layanan pendidikan khusus yang terpisah dari pendidikan anak normal (segregasi) mulai dipertanyakan keefektifannya. Beberapa peneliti melihat kemanfaatan penyelenggaraan kelas khusus dengan membandingkannya dengan anak-anak tunagrahita ringan  dan gangguan emosi ringan yang tetap berada di kelas biasa tanpa layanan khusus. Kedua kelompok tersebut ternyata tidak berbeda,  berarti penyediaan layanan di kelas-kelas khusus tidak membawa manfaat sama sekali. Sunardi (1995) mengemukakan bahwa tulisan yang sangat berpengaruh sampai sekarang adalah tulisan Dunn (1968). Dengan mengutip hasil berbagai penelitian, Dunn menekankan bahwa penyelenggaraan kelas khusus bagi anak tunagrahita ringan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan harus dihapuskan. Meskipun penelitian yang dikutip banyak mendapat kritik, tulisan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan system layanan PLB selanjutnya, terutama dorongan agar ABK dapat belajar di kelas biasa bersama teman sebayanya yang normal. Salah satu hasil dari pengembangan ini adalah satu model yang memungkinkan seorang anak untuk tetap berada di kelas biasa sebagian waktu belajarnya dan menerima layanan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan mainstreaming.

Istilah mainstreaming berasal dari kata mainstream yang berarti masyarakat umum. Dalam PLB kata mainstreaming berarti menempatkan ABK di dalam kehidupan masyarakat umum atau di sekolah umum, atau memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada ABK bersama teman-teman normalnya dengan fasilitas umum menurut kemampuan dan potensinya. Sunardi (1995) mengemukakan konsep dasar mainstreaming ini pada hakikatnya sudah lebih dulu diterapkan di negara-negara Skandinavia, seperti Denmark, Swedia,, dan Norwegia. Istilah mainstreaming muncul dan menjadi popular di Amerika Serikat, setelah pertama kali diperkenalkan oleh Bengt Nirje dari Swedia pada tahun 1969 (Reynolds dan Birch, 1988). Oleh karena sebelumnya layanan pendidikan bagi ABK selalu diberikan secara segregatif, gerakan mainstreaming ini juga disebut normalisasi. Normalisasi bukan berarti membuat ABK menjadi normal, tetapi penyediaan pola dan kondisi kehidupan sehari-hari bagi ABK sedekat mungkin dengan pola dan kondisi masyarakat umum. Kirk dan Gallagher (1986:15) mengungkapkan bahwa normalisasi adalah menciptakan suatu lingkungan belajar dan lingkungan social bagi anak dan orang dewasa luar biasa senormal mungkin. Jadi, sedapat mungkin ABK harus diintegrasikan ke masyarakat. Dan ini harus dilakukan sedini mungkin dipersiapkan, dilayani, dan ditempatkan dalam lingkungan kehidupan di masyarakat pada umumnya.

Pada tahun 1970-an perkembangan PLB di Amerika Serikat ditandai dengan beberapa keputusan pengadilan yang memenangkan kelompok ABK yang tidak memperoleh layanan pendidikan yang layak di sekolah umum. Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bebas di sekolah umum, tidak melihat asal suku, agama, kelompok, ataupun kecacatannya.

Puncak kemenangan ABK untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak adalah dengan diundangkannya Public Law 94-142 pada tahun 1975. Pokok-pokok yang termuat dalam undang-undang tersebut kemudian menjadi prinsip utama konsep mainstreaming , yaitu:

  1. Zero reject (tidak ada seorang ABK pun yang ditolak untuk belajar di sekolah umum)
  2. Nondiscriminatory evaluation (evaluasi yang nondiskriminatif)
  3. Individualized educational programs (program pendidikan individual)
  4. Least restrictive environment (lingkungan yang paling bebas)
  5. Parent participation (keikutsertaan orang tua)

Berbeda dengan perkembangan PLB di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan,  pemerintah  Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) telah mengambil beberapa langkah maju dalam upaya mengusahakan layanan pendidikan bagi ABK. Hal ini dilakukan demi tercapainya usaha perluasan dan pemerataan kesempatan belajar yang berlaku bagi semua anak usia sekolah termasuk ABK. Langkah nyata ini diawali dengan mengadakan kerjasama dengan Helen Keller International Incorporated (HKI,Inc) di New York USA, yang perjanjian kerjasamanya ditandatangani pada tanggal 8 September 1977 berupa Perintisan Pelaksanaan Program Pendidikan Integrasi bagi Anak Tunanetra. Untuk ini telah ditatar 33 orang guru lulusan SGPLB untuk menjadi Guru Pembimbing Khusus (GPK) bagi anak tunanetra di Sekolah Integrasi (tahun 1979-1980).

Perintisan/ uji cobapun dilakukan oleh Balitbang Dikbud pada tahun 1984 di beberapa sekolah umum di kota besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya) untuk menerima ABK, terutama anak tunanetra dengan potensi akademik normal. Uji coba ini dinyatakan berhasil, dan pada tahun yang sama pula disusunlah Buku Petunjuk Teknis Pendidikan Integrasi di Sekolah Dasar (dalam rangka penuntasan anak usia 7-12 menuju pelaksanaan wajib belajar) kemudian disusul oleh SK Mendikbud nomor 022/U/1986 tanggal 4 Januari 1986 tentang Pendidikan Integrasi bagi Anak Cacat. Dengan berdasar pada SK tersebut, maka program pendidikan integrasi bagi ABK mutlak harus dilaksanakan, karena dianggap cukup efektif, relatif lebih murah (tidak perlu membangun gedung baru dan mengangkat guru baru), juga dapat mempercepat proses sosialisasi dan kemandirian ABK.

Kebijakan penyelenggaraan program pendidikan integrasi di wilayah sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Kantor Wilayah setempat dengan ketentuan sebagai berikut.

  1. Program pendidikan integrasi dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan TK, SD/MI, SLTP/MTs, dan SMU/MAN
  2. Siswa yang mengikuti program pendidikan integrasi adalah ABK yang memiliki kecerdasan normal (yaitu program pendidikan integrasi penuh)
  3. Guru Pembimbing Khusus (GPK) berasal dari SLB dengan surat penugasan secara resmi dari Kantor Depdikbud
  4. Masyarakat yang dinilai mampu dari segi teknik edukatif, dapat membantu pembangunan penyelenggaraan program pendidikan integrasi.

Penyelenggaraan program pendidikan integrasi ini lebih diperkuat dengan munculnya  Undang-undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya Surat Edaran Dirjen Dikdasmen nomor 6718/C/I/89 tanggal 15 Juli 1989 tentang perluasan kesempatan belajar bagi anak berkelainan di sekolah umum; Surat Direktur Pendidikan Dasar nomor 0267/C2/U,1994 tanggal 30 Maret 1994 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Integrasi; serta Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, bab III pasal 5, yang menyatakan: “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”, pasal 6 menyatakan: “Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan”. Pada Bab IV pasal 12 dinyatakan bahwa “Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan serta kemampuannya”.

Perlu dipahami bahwa sebenarnya istilah sekolah integrasi tidak identik dengan konsep mainstreaming.  Mainstreaming menghendaki agar pendidikan bagi ABK kembali ke jalur induknya, yaitu sekolah umum (biasa). Adapun sekolah integrasi merupakan salah satu bentuk mainstreaming, atau dengan perkataan lain, konsep mainstreaming jauh lebih luas dari pada konsep sekolah integrasi. Keluasan pengertian mainstreaming dapat dilihat secara lebih jelas pada rentangan kemungkinan penyedian layanan pendidikan (service delivery). Secara garis besar, rentangan penyediaan layanan pendidikan dimulai dari yang paling terbatas (the most restrictive), yaitu pembelajaran di tempat khusus seperti rumah sakit atau di rumah, sampai yang paling tidak terbatas (the least restrictive), yaitu kelas biasa tanpa tambahan bimbingan khusus (Deno, 1970). Di sini jelas bahwa layanan pendidikan bagi ABK tidak harus selalu di sekolah atau kelas biasa. Penempatan seorang ABK dilakukan berdasarkan potensi dan kelemahan anak, tetapi pada prinsipnya, seorang anak harus ditempatkan pada lingkungan yang paling tidak terbatas. Itulah sebabnya, konsep mainstreaming sering dianggap identik dengan konsep The Least Restrictive Environment (LRE).

Berdasarkan informasi Direktur PLB dalam pidatonya tentang “Kebijakan dan Program Pembinaan PLB Tahun 2005” tanggal 23 Agustus di Bandung, mengemukakan bahwa Sekolah Integrasi (2004) kurang lebih ada 500 sekolah dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus kurang lebih sebanyak 2.750 siswa, yang meliputi: 467 Sekolah Dasar (SD) dengan 2.573 siswa ABK; 28 SMP dengan 136 siswa ABK, dan 9 SMA/K dengan 41 siswa ABK.

Angka secara statistik setiap tahun mungkin bisa bertambah, tapi alangkah baiknya adalah layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus secara kualitaslah yang harusnya lebih maju. Semoga postingan kali ini sedikit memberikan manfaat. Semoga pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia semakin maju.

Categories: Pendidikan Integrasi | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Zullies Ikawati's Weblog

We've shared together

Tinta Emas Guru

goreskan semua pengalamanmu agar semakin bermanfaat. guruabk.wordpress.com

Gadis Ransel

Travel is my soul

Rumah kecil di seberang universitas

the story of a growing cutie family...

Anotasi

Sekadar catatan saja...

%d bloggers like this: