Sejarah Pendidikan Segregasi

Pada kesempatan kali ini kami akan coba menceritakan sejarah adanya pendidikan segregasi di Indonesia bagi anak-anak berkebutuhan khusus (dulu lebih dikenal penyandang cacat), yang lebih dikenal secara praktis oleh orang awam dengan sekolah luar biasa (SLB). Semoga bermanfaat.

Abad XVIII ditandai dengan perluasan bentuk pelayanan sosial bagi para penyandang cacat saat itu dari upaya perawatan menjadi layanan pendidikan. Meskipun telah ada beberapa upaya mendidik penyandang cacat sejak abad XVI, namun pendidikan formal bagi ABK baru muncul pertama kali pada abad XVIII (Irvine, 1988 dalam Sunardi, 1995). Selanjutnya dikemukakan bahwa pada tahun 1555, seorang pendeta berkebangsaan Spanyol bernama Pedro Ponce De Leon mencoba mengajar membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan menguasai sejumlah mata pelajaran akademik kepada sekelompok anak tuli. Rintisan ini kemudian diikuti dengan penerbitan beberapa buku tentang pendiidkan untuk anak tuli oleh Joan Pablo Bonet (Spanyol) pada tahun 1620, berisis tentang berbagai metode yang dikembangkn dari rintisan De Leon; John Buwler (Inggris) pada tahun 1644; dan George Dalgarno (Inggris) pada tahun 1680 berjudul Didasofholus: The Deaf and Dumb Man’s Tutor. Yang disebutkan terakhir ini dianggap sebagai buku rintisan yang paling berpengaruh, berisi garis besar metode pembelajaran yang sampai saat ini secara luas digunakan oleh para pendidik, dengan penekanan bahwa penyandang tunarungu mempunyai kapasitas belajar yang sama dengan mereka yang dapat mendengar.

Adapun sekolah bagi anak tunanetra yang pertama didirikan di Perancis pada tahun 1784 oleh Valentin Hauy, seorang dermawan. Sekolah ini juga menerima murid yang awas, dengan tujuan tidak mengisolasikan anak tunanetra. Keberhasilan Hauy ini mendorong dibukanya sekolah sejenis di Eropa. Sedangkan pendidikan bagi anak tunagrahita  bermula dari upaya seorang dokter berkebangsaan Perancis yang bernama Jean Marc Gaspard Itard untuk mendidik seorang anak berusia antara 11-12 tahun yang ditemukan di hutan Aveyron diberi nama Victor. Ini terjadi pada abad XVIII. Usaha Itard ini tidak sepenuhnya berhasil, karena anak tersebut menyandang cacat mental. Metode yang  digunakan kemudian dikumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul “The Wild Boy of Aveyron” yang terbit pada tahun 1801. Metode tersebut sampai saat ini menjadi dasar pembelajaran anak tunagrahita, setelah diterjemahkan secara rinci oleh muridnya yang bernama Edward Seguin dan terbit dalam sebuah buku berjudul “Idiocy and Its Treatment by Psychological Methods” pada tahun 1866.    Beberapa konsep yang dikemukakan dalam buku tersebut antara lain: (a) Pendidikan anak secara utuh; (b) Pembelajaran secara individual; (c) Mulai pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan anak; (d) Hubungan dekat antara murid dengan guru.

Sedangkan untuk menelusuri perkembangan layanan pendidikan bagi anak tunalaras mungkin termasuk yang paling sulit. Ada beberapa penyebab antara lain: (a) kurangnya ketepatan (Precision) dalam mengklasifikasi jenis kelainannya;(b ) Kesulitan dalam mendiagnosis; (c) Kecenderungan menempatkan anak-anak ini dengan jenis kecacatan lain.

Di Amerika Serikat sekolah khusus untuk anak-anak ini memang jarang ditemukan. Kategori gangguan emosi atau gangguan perilaku sendiri baru dikenal pada akhir abad XIX, itupun oleh Ilmu Kedokteran Jiwa sebagai bagian dari gangguan mental. Pada akhir abad XIX beberapa sekolah umum mulai mengembangkan program bagi anak tunalaras, misalnya di New Haven pada tahun 1871 dan di New York pada tahun 1874.

Penelitian terhadap penyandang gangguan emosi tingkat berat baru dimulai pada tahun 1930-an, dan pada awalnya sekolah menolak tanggung jawab atas pendidikan anak-anak ini. Tetapi dengan berkembangnya Ilmu Kedokteran Jiwa sebagai cabang Ilmu tersendiri, dunia pendidikan mulai mengembangkan program intervensi bagi anak tunalaras berdasarkan hasil diagnosa dan rekomendasi Psikiatris.

Sama seperti halnya yang terjadi dengan tunalaras, layanan pendidikan khusus bagi anak tunadaksa memang termasuk langka. Salah satu penyebabnya adalah bahwa anak-anak tunadaksa sebenarnya tidak memerlukan layanan pendidikan tersendiri, yang diperlukan adalah layanan kesehatan atau mobilitas. Namun demikian ada beberapa sekolah yang membuka kelas khusus bagi anak tunadaksa, seperti di Chicago tahun 1899, di Providence tahun 1908, dan di Baltimore 1908. Jika sekarang ada sekolah khusus , sekolah-sekolah ini hanya menampung anak-anak tunaganda yang tidak mungkin sama sekali berada di sekolah biasa.

Di Indonesia, perkembangan layanan pendidikan ABK dapat dibedakan antara periode sebelum kemerdekaan dan setelah Indonesia Merdeka. Perkembangan pada periode sebelum kemerdekaan (zaman penjajahan), upaya pertama dalam bidang PLB bersifat philantropis. Karena keinginan hendak meringankan penderitaan orang-orang tuna, maka ada beberapa orang yang mengambil inisiatif mendirikan suatu lembaga untuk orang-orang tuna. Upaya ini dapat pula merupakan  suatu lanjutan  dari yang telah dilaksanakan di Nederland oleh yayasan-yayasan sosial yang mendirikan cabang-cabangnya di Indonesia.

Saat itu pemerintah Hindia Belanda mengakui system pendidikan dalam bentuk pendidikan khusus untuk ABK di negeri ini, tetapi tidak memberikan banyak perhatian. Usaha mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan ini diserahkan  kepada inisiatif masyarakat. Pemerintah tidak pula memberikan bantuan materil berupa apapun.

Pada tahun 1901 dibukalah suatu lembaga pendidikan untuk anak tunanetra di Bandung atas inisiatif Dr.Westhoff, seorang Belanda yang memberi modal pendirian lembaga tersebut yang kemudian membentuk suatu yayasan untuk orang-orang tunanetra. Usaha ini dimulai dengan mengumpulkan orang-orang tunanetra, baik orang dewasa maupun anak-anak, dan semuanya tinggal di asrama. Untuk memberikan pekerjaan kepada orang-orang tunanetra ini dibentuk suatu bengkel kerja terbimbing, atau “Scheltered Workshop”. Kemudian dipandang perlu untuk membuka sekolah bagi anak-anak tunanetra. Pada tahun 1961 lembaga swasta ini diserahkan kepada Departemen Sosial. Pada tahun 1962 sekolah ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri.

Lembaga yang kedua yang dibuka adalah sekolah untuk anak-anak tunagrahita di Bandung pada tanggal 31 Mei 1927 oleh “Vereniging Bijzonder Onderwijs” . Nama sekolah ini disebut “Folker School”. Tahun 1942 nama organisasi ini diubah menjadi “Perkumpulan Pengajaran Luar Biasa”.

Dari Arsip yayasan bagi anak-anak tuli bisu terdapat keterangan bahwa menurut surat keputusan tanggal 28 Mei 1930 no.34, sebagai tambahan Berita Negara 1930-109 didirikan suatu lembaga untuk naak-anak tuli dan bisu di Bandung. Pendorong utama ialah Ny.C.M. Roelfsema Wesselink, istri   Roelfsema seorang Dokter Spesialis Tenggorokan Hidung dan Telinga. Perkumpulan yang mengurus Lembaga tersebut diberi nama “Vereniging Voor Onderwijs en Doofstomme Kinderen in Indonesia”. Dengan surat keputusan tanggal 26 Mei 1952 no. J.A.5/75/12 nama perkumpulan itu diubah menjadi “Perkumpulan Penyelenggara Pengajaran bagi Anak anak Tuli Bisu di Indonesia”. Waktu itu, J.A.Vander Beek menjadi pengurus merangkap sebagai Kepala Sekolah.

Di Wonosobo didirikan suatu sekolah untuk anak-anak perempuan tuli-bisu. Pada tanggal 5 September 1950 pada jaman RIS nama itu diubah menjadi “Werk Voor Misdeelde Kinderen In Indonesia” dan pada tanggal 11 September 1958 nama itu diubah menjadi “Yayasan Dana Uphakara” dan dengan persetujuan pengurus di Nederlands anggaran Rumah Tangganya diperbaharui.

Adapun PLB bagi anak-anak tunadaksa, pada dasarnya tidak dapat terpisahkan dari sejarah lahirnya YPAC. Akibat perang kemerdekaan banyak pejuang-pejuang yang menderita luka dan cacat. Untuk menolong mereka yang cacat, agar dapat kembali hidup dalam masyarakat, Doktor R.Suharso telah mendirikan Rehabilitasi Centrum (RC) di Surakarta. Ternyata kemudian yang datang ke sana bukan saja mereka yang menderita tunadaksa akibat perang, tetapi mereka yang kecelakaan, karena terbakar, cacat sejak lahir, bahkan kemudian anak-anak banyak yang berdatangan untuk mendapat pertolongan. Jadi jelas, bahwa munculnya SLB bagi anak tunadaksa adalah setelah Indonesia merdeka, yang pada mulanya tanggal 5 Pebruari 1953 didirikan Yayasan Pemeliharaan Anak Cacat (YPAC) di Surakarta yang diketuai oleh Ibu  Dr. Suharso. Kemudian disusul berdirinya perwakilan 2 YPAC di Semarang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Jember, Palembang, Pangkal Pinang, Menado, Medan, dan Ujung Pandang. Usaha yang mula-mula menuju pada perawatan medis telah berkembang menjadi usaha Rehabilitasi dan Pendidikan yang lengkap.

Mengenai anak-anak tunalaras belum diselenggarakan sekolah khusus untuk mereka, walaupun telah ada badan-badan seperti Pro Juventute di beberaapa tempat yang menyelenggarakan penampungan anak-anak nakal dan anak-anak terlantar. Di lembaga-lembaga itu anak-anak tersebut menerima pendidikan dan pengajaran tetapi belum diadakan sekolah dengan corak khas tersendiri. Pemerintah mempunyai suatu tempat penahanan anak-anak nakal yang telah dihukum di Tangerang. Dalam masa penahanan ini anak-anak diberi sekedar latihan keterampilan, tetapi belum diadakan program pendidikan tertentu.

Waktu Jepang menguasai Indonesia dan orang-orang Belanda masuk kamp interniran, lembaga-lembaga untuk orang-orang tuna ini diteruskan usahanya oleh masyarakat Indonesia sendiri dan dibentuklan perkumpulan atau yayasan. Karena kesukaran-kesukaran ekonomis yang dialami pada masa itu, tidak terdapat suatu kemajuan, meskipun lembaga-lembaga tersebut tidak ditutup. Pemerintah Jepang memberi ijin untuk meneruskan penyelenggaraan lembaga-lembaga bagi orang-orang tuna tetapi tidak memberikan perhatian untuk memajukannya.

Baru setelah negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ada pandangan bahwa PLB harus mempunyai tempat dalam system pendidikan di Indonesia. UUPP no12 tahun 1954 memuat ketentuan-ketentuan tentang pendidikan dan pengajaran luar biasa.

Sejak saat ini pemerintah dan masyarakat makin banyak mencurahkan perhatian kepada pendidikan anak berkelaianan dari segala jenis. Demikian pula penyelenggaraan sekolah guru PLB ditangani pemerintah, namun penyelenggaraan SLB sebagian besar dilaksanakan oleh fihak swasta.

Sebelum tahun 1945, tidak ada organisasi khusus yang bertugas yang membimbing dan mengawasi penyelenggaraan PLB. Dalam alam kemerdekaan pemerintahan RI tidak mengecualikan pendidikan untuk ABK. Pada permulaannya wadah yang diserahi memikirkan PLB ialah Seksi Pengajaran Luar Biasa dari Balai Pendidikan  Guru di Bandung.

Dalam perkembangannya kemudian dengan Surat Keputusan Menteri PPK no.44893/Kab.tg.9 Agustus 1955 Seksi Pengajaran Luar Biasa  tersebut dipindahkan ke Jakarta menjadi bagian dari Jawatan Pengajaran dengan nama Urusan Pendidikan Luar Biasa. Dalam rangka reorganisasi tahun 1957 Jawatan Pengajaran berkembang menjadi dua Jawatan Pendidikan Umum dan Jawatan Pendidikan Kejuruan. Urusan PLB menjadi bagian dari Jawatan Pendidikan Umum.

Pada tahun 1963 diadakan reorganisasi lagi dalam struktur  dan organisasi Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Jawatan-jawatan ditiadakan lalu dibentuk Direktorat-direktorat, Pengawasan dan Pembinaan terhadap SLB diserahkan kepada Dinas PLB pada Direktorat Pendidikan Pra Sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa.  Sampai pada masa itu, PLB hanya disediakan bagi 6 jenis kelainan  dan penyelenggaraannya hanya terbatas pada sekolah segregatif, yaitu layanan pendidikan  berdasarkan kelaianan yang dilayani, yaitu SLB-A untuk penyandang tunanetra, SLB-B untuk penyandang tunarungu, SLB-C untuk penyandang tunagrahita, SLB-D untuk penyandang tunadaksa, SLB-E untuk penyandang tunalaras, dan SLB-G untuk penyandang tunaganda.

Tahun 1984 merupakan tahun yang mempunyai arti besar bahwa bagi dunia pendidikan di Indonesia, karena pada tahun itulah pemerintah mencanangkan wajib belajar 6 tahun yang berarti bahwa semua anak usia sekolah harus menyelesaikan pendidikan minimal sampai dengan tingkat Sekolah Dasar. Untuk menuntaskannya berbagai langkah telah ditempuh, misalnya pendirian sekolah-sekolah baru, Gerakan Kejar Paket A, Sekolah Kecil, dan Sekolah Terbuka.

Gerakan wajar 6 tahun ini ternyata mempunyai pengaruh  besar terhadap perkembangan PLB di tanah air. ABK tidak mungkin tertampung di SLB-SLB yang telah ada kecuali jumlahnya masih sangat terbatas, letaknya pun sebagian besar berada di kota-kota besar, dan hampir semua pengeloaannya oleh yayasan swasta. Untuk mengatasi masalah ini beberapa langkah penting telah diambil, antara lain diperkenalkannya bentuk layanan pendidikan yang baru, yaitu Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Berbeda dengan SLB, SDLB menyelenggarakan pendidikan dasar bagi semua jenis kecacatan dalam suatu sekolah.

Pada saat itu, Balitbangdikbud bekerjasama dengan Dirjendikdasmen, unsure Departemen Dalam Negeri, Depkes, Depsospol RI, IKIP Yogyakarta, Fakultas Psikologi UI dan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) melalui Kelompok Kerja PLB. Berdasarkan  keputusan ketua Balitbangdikbud nomor: 1124/G1.1/I tentang pembentukan kelompok kerja pengembangan pendidikan integrasi (antar anak berkelainan) bagi ALB pada tingkat Sekolah Dasar. Kemudian dilakukan uji coba terbatas tentang pendidikan bagi anak berkelainan di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Uji coba tersebut diselenggarakan di Desa Srengseng Sawah Pasar Minggu Jakarta Selatan dan di Desa Blanakan Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat. Uji coba tersebut menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Berdasarkan hasil uji coba,  Dengan dana proyek Inpress, pada tahun 1984 (akhir pelita III awal pelita IV) didirikan sebanyak 200 SDLB yang tersebar di 200 Kabupaten/Kotamadya yang belum mempunyai SLB sama sekali. Sampai akhir Desember 1990, jumlah SDLB menjadi 208 buah sekolah.

Wadah/instansi penyelenggaraan PLB di tingkat pusat pada saat itu adalah SubDirektorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (SubDitPSLB) yang merupakan bagian dari Direktorat Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. SubDit PSLB bertugas membina dan mengembangkan PLB (pendidikan bagi anak-anak tuna/penyandang cacat) yang dalam UUSPN no.2/1989 di sebut anak berkelainan fisik dan/atau mental. Pelaksanaan PLB pada saat itu masih tetap menggunakan system segregasi, hanya untuk anak tunanetra di samping system segregasi, telah mulai diperkenalkan  system sekolah integrasi (integrasi). Pada kenyataannya, hingga ditulisnya buku ajar ini, system pendidikan segregasi masih tetap eksis dan berdasarkan informasi Direktur PLB dalam pidatonya tentang “Kebijakan dan Program Pembinaan PLB Tahun 2005” tanggal 23 Agustus di Bandung, mengemukakan bahwa Sekolah Segregasi di Indonesia (2004) berjumlah 1,129 sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 51.291 siswa; yang meliputi: Tunanetra 3.013 siswa;  Tunarungu 15.903 siswa; Tunagrahita ringan 21.242 siswa; Tunagrahita Sedang 7.852 siswa; Tunadaksa Ringan 1.447 siswa; Tunadaksa Sedang 364 siswa; Tunalaras 626 siswa Tunaganda 427 siswa; dan Autistik sebanyak 417 siswa.

 

Sumber:

Amin,Moh. (1992) Kelembagaan Satuan Pendidikan Luar Biasa, Jurnal Pendidikan Luar Biasa, No.1 Jan-Jun 1992, ISSN: 02 159640, hal.36-41

Sunardi (1995) Kecenderungan Dalam Pendidikan Luar Biasa, Jakarta: Depdikbud

Sunardi (2002), Pendidikan Inklusif: Prakondisi dan Implikasi Managerialnya, Makalah yang disampaikan pada Temu Ilmiah PLB tingkat Nasional tgl.6-8 Agustus 2002 di Bandung

Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Jakarta DPR RI

Tirtosupono (1975/1976) Pedoman Praktis Penyelenggaraan SLB Bagian D – Anak Tuna Daksa, Jakarta: Dep P dan K.

Categories: Pendidikan Luar Biasa | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Proudly powered by WordPress Theme: Adventure Journal by Contexture International.

Oral Motor Disorders and Speech Clinic

Klinik Khusus Gangguan Oral Motor, Gangguan Bahasa dan Bicara Pada Anak. Ketrampilan berbahasa Adalah Investasi Kesuksesan Masa Depan Anak

Shitmen System

Ata pupu ta'an to'u. Iki lewo soga tana

@ernestprakasa

riveting roars of random rants

Dennysakrie63's Blog

Rumah Musik Denny Sakrie

Celotehan Calon Pengantin

ketika calon pengantin perempuan sedang bawel-bawelnya...

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5,108 other followers

%d bloggers like this: